BLORA,POJOKBLORA.ID – Gerakan intelektual mahasiswa di Blora mulai menunjukkan geliat kritis terhadap dinamika nasional. Dalam diskusi internal yang digelar di Pendopo Tirtonadi, Kamis (17/04/2025), dua organisasi besar, PC IMM dan HMI Blora, menyatakan sikap menolak keberadaan UU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Ketua PC IMM Blora, Nur Laili Khoirunnisa, menyebut bahwa diskusi tersebut menjadi sarana untuk membangkitkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi Indonesia saat ini. “Diskusi ini untuk melek isu. Kalau UU TNI diberlakukan, dikhawatirkan akan lahir pemerintahan bergaya militer yang membungkam suara-suara sipil, termasuk mahasiswa yang ingin membuat kajian,” ujarnya.
Ia menegaskan, IMM Blora menolak keras dwifungsi karena dianggap mengganggu supremasi sipil. Menurutnya, mahasiswa harus bebas berpikir dan menyuarakan pendapat tanpa rasa takut akan intervensi militer.
Sementara itu, Ketua HMI Blora, Umar Said, menilai pentingnya kolaborasi antarmahasiswa di kota kecil seperti Blora agar tetap up-to-date terhadap isu-isu nasional. “Kita ingin memperluas ruang diskusi. Meskipun belum ada rencana aksi, kita sedang dalam tahap pengkajian mendalam,” jelasnya.
Umar pun menegaskan bahwa HMI menolak UU TNI. “TNI seharusnya kembali ke barak, bukan ke ranah sipil. Kami khawatir kalau UU ini berjalan, akan menggerus demokrasi,” imbuhnya.
Kedua organisasi ini sepakat bahwa pembahasan UU TNI harus dikawal secara akademik dan rasional oleh mahasiswa. Langkah awalnya, menurut mereka, adalah dengan terus memperkuat kajian-kajian internal sebelum melangkah lebih jauh ke ranah aksi.
Mereka juga mendorong agar gerakan mahasiswa di daerah, khususnya Blora, tak kalah dengan kota-kota besar. “Mahasiswa daerah juga punya peran penting dalam menyuarakan suara rakyat dan menjaga demokrasi,” tutup Nur Laili.(AGUNG)
